Posted by: wastumconda | July 8, 2010

Minimum Essential Force (MEF)

Beberapa tahun terakhir ini makin sering kita mendengar istilah MEF (Minimum Essential Forces) atau kekuatan pokok minimum TNI. Belum banyak orang mengenal apa itu MEF dan bagaimana TNI AU mensikapi kebijakan tersebut. Dalam tulisan ini akan dibahas sekelumit tentang mengapa akhirnya kita sampai pada penggunaan istilah MEF dan bagaimana TNI AU melanjutkan kebijakan ini untuk membangun kekuatan tempurnya serta celah mana yang sekiranya masih diperlukan perhatian.

Sejarah

Sejak krisis moneter tahun 1998 melanda negeri ini, agenda utama pemerintah adalah untuk melakukan pemulihan ekonomi (economic recovery). Agenda pertahanan menjadi urutan ke sekian dalam prioritas pemerintah mengingat kita tentu tidak akan dianggap bijak bila terus membangun pertahanan Negara yang kuat sementara rakyat masih bergelut dengan kemiskinan. Kekuatan TNI terus mengalami degradasi seiring makin tuanya alat utama system senjata (alutsista) yang dimiliki.

Sejak saat itulah istilah minimum essential force ramai dibicarakan agar TNI tetap memiliki kekuatan yang diperlukan guna mempertahankan kedaulatan NKRI dalam situasi krisis ekonomi. Namun istilah MEF baru di-declare secara resmi pada tahun 2003 yaitu dalam naskah Indonesia’s Defence White Paper 2003 halaman 78 yang mencantumkan kata-kata “kekuatan minimum yang diperlukan” atau minimum required essential forces. Namun istilah tersebut tentunya masih digunakan hanya dilingkup Departemen Pertahanan dan belum menjadi kebijakan pemerintah. Baru pada tahun 2007, melalui UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 bab III tentang pertahanan menyebutkan “Pembangunan kekuatan pertahanan melampaui kekuatan essential minimum”. Pada tahun 2008 pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk membangun kekuatan pertahanan Negara dengan memasukan istilah kekuatan pokok minimum (minimum essential forces) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.7/2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.

Point 9 dalam Perpres tersebut yang membahas mengenai kebijakan pembangunan pertahanan nasional menyebutkan bahwa:

Pembangunan Komponen Utama didasarkan pada konsep Pertahanan Berbasis

Kemampuan (Capability-based defence) tanpa mengesampingkan kemungkinan

ancaman yang dihadapi serta tahap mempertimbangkan kecenderungan

perkembangan lingkungan strategik. Pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya

kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force), yakni tingkat kekuatan yang

mampu menjamin kepentingan strategis pertahanan yang mendesak, Pengadaan Alat

Utama Sistem Senjata (Alutsista) dan peralatan lain diprioritaskan untuk menambah

kekuatan pokok minimal dan/atau mengganti Alutsista/alat peralatan yang sudah

tidak layak pakai.

MEF TNI AU

TNI AU telah menjabarkan kebijakan Negara tersebut dengan menyusun naskah Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force) TNI Angkatan Udara dan telah mensosialisasikannya ke satuan-satuan bawah. Dalam naskah tersebut dijabarkan kebijakan jangka panjang TNI AU untuk memenuhi kekuatan pokok minimumnya melalui strategi penyiapan alutsista (pesawat terbang, radar dan rudal) dan pendukungnya (pangkalan udara, tekhnologi informatika, komunikasi dan peperangan elektronika, pemeliharaan, personil, intelejen, Paskhasau dan sensor) secara terencana, berjenjang, berlanjut dan terintegrasi.

Sesuai dengan tugas yang diamanatkan kepada TNI AU dalam UU Nomor 34 tahun 2004 pasal 10, maka dengan penyusunan MEF TNI AU ini pelaksanaan tugas TNI AU akan diprioritaskan untuk: pengendalian wilayah udara nasional melalui kegiatan deteksi, identifikasi dan penindakan, mengatasi dua wilayah konflik, mengamankan wilayah ALKI, mengamankan ibukota dan pusat kekuatan udara, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya.

Dari semua tugas yang diprioritaskan tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa tugas menjaga supremasi udara di wilayah udara kedaulatan menjadi prioritas utama (top priority) terutama untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan menindak pelanggaran wilayah udara nasional. Alutsista yang akan menjalankan 2 tugas terakhir tersebut adalah pesawat pemburu pertahanan udara. Dan yang menarik dalam MEF TNI AU tersebut adalah rencana TNI AU untuk mengadakan penggantian dan pengadaan pesawat-pesawat tempurnya mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2024.



(Paparan sosialisasi MEF TNI AU oleh Srena TNI AU, 2007)

Mengapa hal ini menarik? Karena proses penggantian ini akan menentukan postur TNI AU dimasa 30 tahun mendatang sejak penggantian tersebut. Sebagaimana diketahui, efek deterent yang ditimbulkan dari keberhasilan procurement pesawat tempur akan sangat mempengaruhi kondisi geostrategis di wilayah regional. Pembelian yang kurang tepat tentunya akan berdampak kurang efektifnya penjagaan wilayah udara kedaulatan Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa prioritas utama penyusunan kekuatan sesuai dengan MEF ini adalah untuk pertahanan udara, maka akan sangat krusial manakala kita akan menentukan pilihan pesawat-pesawat apa yang akan memperkuat Komando Pertahanan Udara Nasional kita. Tentunya pesawat-pesawat hanud haruslah berkualifikasi sebagai pesawat interceptor atau buru sergap, oleh karena itu sekedar sumbang saran dalam penentuan pengadaan pesawat interceptor, berikut ini dijabarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pesawat Hanud.

1. Memiliki reaction time yang baik. Pesawat interceptor harus mampu mengudara dalam waktu sesingkat mungkin setelah perintah scramble diberikan.

2. Memiliki perbandingan daya dorong dan berat pesawat (thrust to weight ratio) yang baik yaitu 1 atau lebih. Makin besar angka ini maka makin besar percepatan yang dimiliki pesawat dan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian yang diinginkan sehingga akan semakin cepat mengintersepsi dan menemukan target yang diberikan.

3. Memiliki kecepatan menanjak yang cukup baik (cepat) dan mampu beroperasi pada ketinggian tinggi.

4. Memiliki jarak jangkau yang jauh dan mampu terbang dalam jangka waktu yang lama (long endurance) seperti waktu beroperasi yang lama diketinggian rendah (good loiter time at low altitude).

5. Mampu terbang di segala cuaca (all weather capabilites).

6. Memiliki kemampuan maneuver yang baik disemua kondisi (kecepatan tinggi, kecepatan rendah, di ketinggian tinggi maupun rendah) serta tidak mudah masuk dalam penerbangan yang tak terkontrol (uncontrolled flight-sloppy, stall, spin) jika dalam kecepatan rendah.

7. Dilengkapi dengan airborne intercept radar dengan kemampuan daya yang tinggi dengan kemampuan look-up dan look-down yang baik. Radar tersebut harus memiliki kemampuan untuk menangkap target berkecepatan pada ketinggian rendah dengan resolusi 1 meter persegi paling tidak pada jarak 25 nm. Radar ini juga harus dilengkapi dengan electronic counter counter measure (ECCM) yang cukup baik.

8. Memiliki kemampuan airborne IFF (identification friend or foe).

9. Memiliki kemampuan auto-pilot yang efektif untuk segala cuaca baik untuk melaksanakan operasi pada siang maupun malam hari.

10. Memiliki system navigasi yang terintegrasi dengan system komputer, inertial navigational unit (INU), radar dan persenjataan.

11. Setidaknya dilengkapi dengan 2 tipe peluru kendali udara ke udara yaitu peluru kendali jarak dekat dengan penjejak infra merah dan mampu diluncurkan dari depan atau belakang (all aspect launch capability) maupun rudal jarak sedang (BVR-beyond visual range) baik dengan penjejak aktif maupun semi-aktif. Pesawat juga dilengkapi dengan system penembakan yang memiliki kecepatan tembak yang tinggi, mampu menyemburkan peluru dalam jumlah yang banyak dalam waktu singkat, dan dilengkapi dengan alat bidik yang terintegrasi dengan computer pesawat.

12. Dilengkapi dengan head up display (HUD) dengan sudut pandang yang luas (holographic HUD) yang menampilkan informasi yang diperlukan dalam mode tempur (combat mode) seperti informasi pada radar, menginformasikan pilot saat dia dalam jarak dan parameter yang tepat untuk meluncurkan rudal dan lain sebagainya.

13. Jika mungkin dilengkapi dengan detektor panas untuk digunakan sebagai electronic counter measure (ECM).

Tentunya semua criteria tersebut baru dari sisi kemampuan operasional yang tentunya harus diselaraskan dengan kemudahan dalam maintenance dan ketersediaan suku cadang. Semoga dengan memiliki kriteria yang jelas mengenai jenis pesawat pemburu yang akan di-akuisisi, kita akan semakin percaya diri mengawaki TNI AU. Mari kita bangun TNI AU dengan capability-based concept dengan memperhatikan threat-based concept, sedangkang budget-based concept kita gunakan untuk memenuhi criteria “minimal” dalam membangun minimum essential force TNI AU.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: